Sikap membisu ditunjukkan oleh manajemen Rumah Sakit (RS) Primaya Hospital terkait mencuatnya kasus dugaan ketidakkompetenan salah satu dokter spesialis onkologi mereka, dr. Abdul Rahman. Alih-alih memberikan klarifikasi resmi untuk menenangkan publik, pihak manajemen seolah-olah "tutup mata" terhadap polemik yang melibatkan tenaga medisnya tersebut.
Kasus ini menjadi sorotan tajam setelah muncul pemberitaan mengenai tindakan medis dr. Abdul Rahman yang dinilai tidak kompeten oleh pihak keluarga pasien. Namun, bukannya memberikan penjelasan medis atau permohonan maaf, dr. Abdul Rahman justru melontarkan pernyataan kontroversial dengan menantang pihak-pihak yang tidak puas untuk melaporkannya, bahkan membawa-bawa nama Presiden RI.
Sikap Defensif yang Menuai Kritik
Menurut keterangan beberapa saksi dan informasi yang dihimpun, dr. Abdul Rahman secara terbuka menyatakan tidak gentar terhadap ancaman hukum dan justru mempersilakan kasusnya diadukan hingga ke level tertinggi pemerintahan.
"Kalau tidak puas, lapor saja ke Presiden," ujar dr. Abdul Rahman dalam sebuah rekaman yang kini menjadi dasar keberatan pihak pelapor.
Sikap arogan ini dinilai mencoreng kode etik kedokteran dan menurunkan martabat institusi rumah sakit. Namun, hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi yang dilakukan awak media kepada pihak RS Primaya Hospital tidak membuahkan hasil. Pesan singkat maupun panggilan telepon kepada bagian hubungan masyarakat (Humas) tidak mendapatkan respons sama sekali.
Manajemen Seolah "Cuci Tangan"
Pengamat kebijakan kesehatan, masyarakat, menilai sikap diam manajemen RS Primaya bisa diartikan sebagai bentuk pembiaran terhadap perilaku dokter yang tidak profesional.
Minimnya Transparansi: Tidak adanya rilis resmi menciptakan spekulasi liar di tengah masyarakat.
Keamanan Pasien: Publik mempertanyakan standar evaluasi kompetensi dokter di RS Primaya.
Etika Komunikasi: Tantangan untuk melaporkan ke Presiden dianggap sebagai tindakan provokatif yang tidak solutif.
Tuntutan Audit Medis
Pihak keluarga pasien kini mendesak Komite Etik Kedokteran dan Dinas Kesehatan terkait untuk segera turun tangan melakukan audit medis terhadap dr. Abdul Rahman. Mereka juga menyayangkan sikap RS Primaya yang seolah-olah melindungi oknum dokter tersebut dengan cara mendiamkan masalah.
"Kami hanya butuh penjelasan dan pertanggungjawaban medis, bukan tantangan untuk lapor ke Presiden. Ini rumah sakit, tempat orang mencari kesembuhan, bukan arena adu kekuatan," tegas perwakilan keluarga pasien.
Kini, bola panas ada di tangan manajemen Primaya Hospital. Jika terus bungkam, reputasi rumah sakit yang selama ini dikenal sebagai jaringan rumah sakit besar di Indonesia dipertaruhkan di mata publik.
Red
cakrawala8.com
