Program Strategis Bupati Wonogiri Setyo Sukarno: Ketahanan Pangan, Irigasi Perpompaan, dan Koperasi Desa Merah Putih
Cakrawala8.com Wonogiri, Jawa Tengah — Seratus hari pertama masa kepemimpinan Bupati Setyo Sukarno dan Wakil Bupati Imron Rizkyarno menandai dimulainya berbagai program prioritas pembangunan daerah yang berfokus pada sektor pertanian, ketahanan pangan, dan penguatan ekonomi desa. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri menginisiasi beberapa langkah strategis guna mendukung kesejahteraan petani dan meningkatkan produktivitas ekonomi perdesaan berbasis koperasi.
Sektor pertanian menjadi fokus utama Bupati Setyo Sukarno. Sebagai langkah konkret, Pemkab Wonogiri mendistribusikan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di sembilan kecamatan, termasuk Tirtomoyo, Wuryantoro, dan Pracimantoro. Total 19 unit alsintan diserahkan secara simbolis, terdiri dari 4 unit mesin panen kombinasi (combi), 2 traktor roda empat, 12 traktor roda dua, serta 1 unit mesin pompa air.
“Alsintan ini bukan milik pribadi, tapi aset Gapoktan. Gunakan untuk mendukung produksi pertanian dan mempercepat proses pengolahan lahan. Efisiensi ini diharapkan bisa menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit,” ujar Bupati Setyo Sukarno dalam sambutannya di Kecamatan Manyaran, Selasa (17/6/2025).
Program ini merupakan bagian dari visi ketahanan pangan nasional. Dalam kerangka ini pula, Pemkab bekerja sama dengan Polres Wonogiri dalam program irigasi perpompaan yang akan dilaunching pada Juli 2025 sebagai bagian dari peringatan Hari Bhayangkara ke-79. Hingga saat ini, dari target 1.000 unit sumur pantek, telah terealisasi 250 unit dan 5 sistem irigasi perpompaan.
Kapolres Wonogiri, AKBP Jarot Sungkowo, menegaskan bahwa sinergitas lintas sektoral penting untuk menjaga stabilitas pangan di tengah keterbatasan anggaran. Bantuan sosial kepada warga sekitar kegiatan turut disalurkan sebagai bentuk komitmen Bhayangkara dalam mendukung pembangunan daerah.
Tak hanya di sektor pangan, Pemkab Wonogiri juga merespons instruksi pemerintah pusat terkait pembentukan koperasi desa merah putih. Bupati Setyo Sukarno menyatakan bahwa sebanyak 294 koperasi ditargetkan terbentuk secara serentak di seluruh desa dan kelurahan di Wonogiri hingga 19 Mei 2025.
Menurut Setyo, koperasi ini tidak hanya menjadi wahana pemberdayaan ekonomi desa, melainkan juga alat integrasi pelayanan dasar melalui tujuh fungsi: gerai sembako, apotek desa, kantor koperasi, simpan pinjam, klinik desa, cold storage, dan logistik. “Namun tidak semua harus dijalankan. Koperasi akan menyesuaikan fungsi dengan kapasitas masing-masing desa,” katanya.
Model keanggotaan koperasi bersifat lokal-teritorial. Warga hanya bisa menjadi anggota koperasi di desa tempat tinggalnya dengan verifikasi identitas melalui KTP. Soal permodalan, pendanaan bisa bersumber dari APBN, APBD, APBDes, CSR, maupun simpanan anggota berupa iuran pokok dan wajib.
Sosialisasi koperasi desa merah putih telah dilakukan kepada seluruh kepala desa dan lurah pada 21 April 2025. Dalam konteks desentralisasi pembangunan, langkah ini dinilai sebagai instrumen penting untuk membangun kemandirian desa melalui basis ekonomi kolektif.
Program ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi desa Wonogiri mengilustrasikan pendekatan pembangunan kolaboratif yang menggabungkan sumber daya pemerintahan sipil dan aparat keamanan. Hal ini mencerminkan model whole of government approach, di mana institusi negara tidak bekerja secara sektoral, tetapi integratif.
Langkah Pemkab Wonogiri untuk mempercepat penggunaan teknologi pertanian melalui distribusi alsintan menunjukkan orientasi pada agricultural mechanization sebagai strategi untuk menghadapi stagnasi produktivitas. Demikian pula, kolaborasi lintas sektoral dalam irigasi perpompaan dapat dibaca sebagai bentuk respons terhadap tantangan struktural pertanian seperti defisit air dan efisiensi pengairan.
Sementara itu, koperasi desa merah putih sebagai program nasional memperlihatkan kebangkitan kembali gagasan ekonomi kolektif berbasis komunitas. Namun implementasi program ini perlu dikawal secara kelembagaan dan legal agar tidak berhenti pada pencapaian kuantitatif semata.
Seratus hari awal pemerintahan Bupati Setyo Sukarno dan Wakil Bupati Imron Rizkyarno merepresentasikan komitmen terhadap revitalisasi pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan. Dengan menempatkan sektor pangan dan koperasi sebagai prioritas, Pemkab Wonogiri menunjukkan arah pembangunan yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional: kedaulatan pangan dan kesejahteraan berbasis komunitas.
Namun tantangan masih terbuka, khususnya dalam aspek pengawasan, keberlanjutan kelembagaan, dan sinergi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi partisipatif serta penguatan kapasitas SDM di tingkat desa menjadi prasyarat penting agar program-program unggulan tersebut tidak hanya berumur pendek, melainkan berakar kuat di masyarakat.
Pewarta : ( Katman//Nandar Suyadi)